Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.
“Kami berharap jemaah haji puas dengan kontribusi yang diberikan KPI sehingga dapat menjalankan ibadahnya dengan lebih nyaman dan khidmat, mulai dari perjalanan ke Tanah Suci hingga kembali lagi ke Tanah Air,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan biaya perjalanan dengan pelayanan ideal, sekaligus menjaga keberlanjutan finansial haji tanpa membebani calon jemaah di masa mendatang.
"Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara
Di akhir sambutannya, Menag meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan berlangsung. "Apapun yang terjadi dan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan datang, tanggung jawabnya adalah saya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses keberangkatan ibadah ke Tanah Suci berjalan lancar dan tertib.
Ia juga mengingatkan, salah satu ciri dari haji yang mabrur adalah perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan pesan Nabi Muhammad SAW, yaitu santun dalam berkata, menebar kedamaian, serta peduli terhadap sesama.
Zainut menekankan pentingnya penyusunan BPIH yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan jemaah di masa mendatang.
Namun lebih dari sekadar perubahan institusional, ibadah haji adalah momen spiritual kolektif yang memiliki potensi besar dalam merawat kerukunan dan memperkuat kohesi sosial umat.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan, agar pelayanan penerbangan jamaah haji berlangsung sesuai jadwal,” tambah Agustiawan.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.
Namun, inovasi here struktural ini perlu dilengkapi dengan inovasi kultural—yakni pembangunan kesadaran bahwa haji adalah ibadah pelayanan, ibadah transformatif. Ia bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tapi perjalanan batin menuju kematangan spiritual dan komitmen sosial.
Agus mengatakan perseroan terus mengoptimalkan seluruh aspek operasional kilang untuk menjawab lonjakan kebutuhan energi penerbangan.